100 Hari SBY-Budiono

Salam demokrasi



100 hari pemerintahan SBY-Budiono Tidak Berguna, Rakyat Indonesia Semakin Sengsara. 15 (lima belas) program utama yang telah ditetapkan tidak sanggup menjawab persoalan rakyat Indonesia. Tentang Upah, Tanah, Pekerjaan, Pendidikan dan Kesehatan masih tetap mengemuka dan menjadi persoalan pokok sebagian besar rakyat Indonesia.



Dalam Pandangan Front Perjuangan Rakyat (FPR), 15 rencana program prioritas SBY-Boediono dalam 100 hari pemerintahannya hanyalah program aksi untuk menjalankan hasil-hasil konsolidasi G20 yang diinisiasi oleh Amerika Serikat (AS), dengan target jangka pendek untuk mengatasi krisis yang tengah terjadi. Program tersebut juga untuk mengimplementasikan seluruh regulasi dan kebijakan yang telah dibuat selama pemerintahan periode pertama SBY (Kabinet Indonesia Bersatu jilid I).



Pemberantasan mafia hukum diseluruh lembaga negara dan penegakan supremasi hukum menempati urutan pertama dalam 15 program utama 100 hari pemerintahan SBY-Boediono. Tapi ironisnya, kasus bailout Bank Century yang merampok uang rakyat Rp 6,7 Triliyun, sampai saat ini belum terselesaikan. Pemerintahan SBY lebih memilih menyelamatkan pengusaha besar dari pada rakyat yang hidup dengan upah rendah, menganggur, terancam kehilangan tanah serta sulit mendapatkan pendidikan.


Ditengah berbagai kasus dan skandal memalukan yang belum juga mereda, SBY-Boediono dengan enaknya memberikan fasilitas mobil mewah seharga Rp 1,3 M bagi 150 pejabat tinggi. Padahal ratusan sekolah rusak dan jutaan guru di Indonesia membutuhkan bantuan nyata. (saat ini dari 2,7 juta guru di Indonesia baru 500.000 yang telah mendapatkan tunjangan). Disamping itu ketidaksanggupan DPR memanggil Presiden dalam kasus Century semakin menunjukkan bahwa peranan parlemen semakin bangkrut. Dan yang lebih memilukan, SBY sebagai pimpinan pemerintahan pura-pura tidak mengetahui dan tidak berani bertanggungjawab atas skandal Century tersebut.


Front Perjuangan Rakyat (FPR) memandang dengan terang, program 100 Hari SBY-Boediono adalah program yang sama sekali tidak membawa keuntungan apapun bagi rakyat. Sejarah telah mencatat, bahwa selama SBY berkuasa, upah buruh selalu rendah, perampasan tanah terus meluas, pengangguran terus menumpuk serta biaya sekolah, kuliah dan kesehatan semakin melonjak naik. Pendapatan dan upah seluruh rakyat telah dirampas oleh kebijakan harga pemerintahan SBY yang sangat bergantung pada imperialisme. Disisi yang lain sejarah juga mencatat, bahwa rakyat ditengah penindasan dan penghisapan yang berlangsung terus menerus, tetap senantiasa menggelorakan perjuangan sengit tanpa henti dalam merebut hak-haknya.


Berdasarkan penilaian diatas, Front Perjuangan Rakyat (FPR) telah menetapkan sikap akan terus
melakukan perlawanan terhadap rezim SBY-Boediono yang anti rakyat. Salah satu bentuk nyata perlawanan yang dilakukan oleh FPR adalah menyelenggarakan Aksi Serentak Nasional di 20 Kota dan 3 Kota di luar negeri (Hong Kong, Macau dan Taiwan), bertepatan dengan 100 hari pemerintahan SBY-Boediono pada 28 Januari 2010.


Front Perjuangan Rakyat (FPR) sebagai aliansi luas organisasi massa dari berbagai sektor dan golongan serta organisasi sosial lainnya, mengajak seluruh rakyat untuk terlibat dan ambil bagian dalam aksi nasional ini. FPR juga menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk terus bangkit, mengobarkan perjuangan massa serta memperkokoh persatuan dikalangan rakyat. Memperkuat aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai pilar tegaknya persatuan rakyat untuk membendung berbagai serangan imperialis dan kaki tangannya di dalam negeri. Negara lewat rejim SBY-Boediono telah menciptakan sebuah sistem yang menguntungkan bagi segelintir klas dan golongan di Indonesia. Hanya pengusaha besar, tuan tanah dan birokrat kapitalistik yang akan mendapatkan keuntungan. Mereka akan berbagi kekuasaan, keuntungan serta dengan kompak akan melakukan perampasan atas hak rakyat, dengan menyerahkan sepenuhnya segala sumber daya alam, sumber daya manusia Indonesia demi pengabdiannya pada imperialism.


Dalam momentum 100 hari pemerintahan SBY-Boediono saat ini, FPR menyatakan sikap: “Hentikan Perampasan Upah, Tanah dan Kerja sebagai tuntutan pokok rakyat Indonesia. FPR, berdasarkan pandangan, pendirian dan sikapnya menuntut kepada rejim SBY-Boediono untuk :


1. Menghentikan PHK dalam bentuk apapun, penuhi upah layak dan hapuskan sistem kerja kontrak serta outsourcing bagi buruh.

2. Hentikan perampasan tanah, sediakan sarana produksi murah dan tingkatkan harga hasil pertanian serta jalankan reforma agraria sejati bagi kaum tani.

3. Hapus biaya penempatan yang tinggi/overcharging, Ratifikasi Konvesi PBB tahun 1990 (tentang Perlindungan BMI dan Keluarganya), Bubarkan Terminal Khusus TKI dan Cabut UU No.39/2004 tentang PPTKILN, bentuk Undang-Undang yang berpihak kepada Buruh Migran Indonesia.

4. Memberikan jaminan sekolah gratis, kuliah murah (turunkan SPP, hapus biaya masuk kuliah dan tingkatkan fasilitas), Cabut UU BHP, Realisasikan anggaran 20% APBN dan APBD untuk pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa.

5. Usut tuntas berbagai kasus korupsi dan perampokan uang rakyat.

6. Penuhi pelayanan dan fasilitas kesehatan reproduksi bagi perempun/keluarga miskin.

7. Buka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dan jamin kebebasan berekspresi dan berorganisasi bagi seluruh rakyat.

8. Menolak segala bentuk kerjasama yang timpang dengan negara-negara imperialis dan menuntut pemerintah Indonesia untuk keluar dari Perjanjian Perdagangan Bebas baik bilateral seperti JIEPA (dengan Jepang) dan Korea Selatan, regional (ASEAN dengan Australia-Selandia Baru, ASEAN dengan India, dan terakhir ASEAN dengan China/CAFTA).

Demikian siaran pers ini kami sampaikan, atas parhatiannya kami mengucapkan terima kasih.


Jakarta, 26 Januari 2010
FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR)

RUDI HB DAMAN
Koordinator

Sumber: FPR