Tampilkan postingan dengan label politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label politik. Tampilkan semua postingan
Selasa, 26 Januari 2010
100 Hari SBY-Budiono
Salam demokrasi
100 hari pemerintahan SBY-Budiono Tidak Berguna, Rakyat Indonesia Semakin Sengsara. 15 (lima belas) program utama yang telah ditetapkan tidak sanggup menjawab persoalan rakyat Indonesia. Tentang Upah, Tanah, Pekerjaan, Pendidikan dan Kesehatan masih tetap mengemuka dan menjadi persoalan pokok sebagian besar rakyat Indonesia.
Dalam Pandangan Front Perjuangan Rakyat (FPR), 15 rencana program prioritas SBY-Boediono dalam 100 hari pemerintahannya hanyalah program aksi untuk menjalankan hasil-hasil konsolidasi G20 yang diinisiasi oleh Amerika Serikat (AS), dengan target jangka pendek untuk mengatasi krisis yang tengah terjadi. Program tersebut juga untuk mengimplementasikan seluruh regulasi dan kebijakan yang telah dibuat selama pemerintahan periode pertama SBY (Kabinet Indonesia Bersatu jilid I).
Pemberantasan mafia hukum diseluruh lembaga negara dan penegakan supremasi hukum menempati urutan pertama dalam 15 program utama 100 hari pemerintahan SBY-Boediono. Tapi ironisnya, kasus bailout Bank Century yang merampok uang rakyat Rp 6,7 Triliyun, sampai saat ini belum terselesaikan. Pemerintahan SBY lebih memilih menyelamatkan pengusaha besar dari pada rakyat yang hidup dengan upah rendah, menganggur, terancam kehilangan tanah serta sulit mendapatkan pendidikan.
Ditengah berbagai kasus dan skandal memalukan yang belum juga mereda, SBY-Boediono dengan enaknya memberikan fasilitas mobil mewah seharga Rp 1,3 M bagi 150 pejabat tinggi. Padahal ratusan sekolah rusak dan jutaan guru di Indonesia membutuhkan bantuan nyata. (saat ini dari 2,7 juta guru di Indonesia baru 500.000 yang telah mendapatkan tunjangan). Disamping itu ketidaksanggupan DPR memanggil Presiden dalam kasus Century semakin menunjukkan bahwa peranan parlemen semakin bangkrut. Dan yang lebih memilukan, SBY sebagai pimpinan pemerintahan pura-pura tidak mengetahui dan tidak berani bertanggungjawab atas skandal Century tersebut.
Front Perjuangan Rakyat (FPR) memandang dengan terang, program 100 Hari SBY-Boediono adalah program yang sama sekali tidak membawa keuntungan apapun bagi rakyat. Sejarah telah mencatat, bahwa selama SBY berkuasa, upah buruh selalu rendah, perampasan tanah terus meluas, pengangguran terus menumpuk serta biaya sekolah, kuliah dan kesehatan semakin melonjak naik. Pendapatan dan upah seluruh rakyat telah dirampas oleh kebijakan harga pemerintahan SBY yang sangat bergantung pada imperialisme. Disisi yang lain sejarah juga mencatat, bahwa rakyat ditengah penindasan dan penghisapan yang berlangsung terus menerus, tetap senantiasa menggelorakan perjuangan sengit tanpa henti dalam merebut hak-haknya.
Berdasarkan penilaian diatas, Front Perjuangan Rakyat (FPR) telah menetapkan sikap akan terus
melakukan perlawanan terhadap rezim SBY-Boediono yang anti rakyat. Salah satu bentuk nyata perlawanan yang dilakukan oleh FPR adalah menyelenggarakan Aksi Serentak Nasional di 20 Kota dan 3 Kota di luar negeri (Hong Kong, Macau dan Taiwan), bertepatan dengan 100 hari pemerintahan SBY-Boediono pada 28 Januari 2010.
Front Perjuangan Rakyat (FPR) sebagai aliansi luas organisasi massa dari berbagai sektor dan golongan serta organisasi sosial lainnya, mengajak seluruh rakyat untuk terlibat dan ambil bagian dalam aksi nasional ini. FPR juga menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk terus bangkit, mengobarkan perjuangan massa serta memperkokoh persatuan dikalangan rakyat. Memperkuat aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai pilar tegaknya persatuan rakyat untuk membendung berbagai serangan imperialis dan kaki tangannya di dalam negeri. Negara lewat rejim SBY-Boediono telah menciptakan sebuah sistem yang menguntungkan bagi segelintir klas dan golongan di Indonesia. Hanya pengusaha besar, tuan tanah dan birokrat kapitalistik yang akan mendapatkan keuntungan. Mereka akan berbagi kekuasaan, keuntungan serta dengan kompak akan melakukan perampasan atas hak rakyat, dengan menyerahkan sepenuhnya segala sumber daya alam, sumber daya manusia Indonesia demi pengabdiannya pada imperialism.
Dalam momentum 100 hari pemerintahan SBY-Boediono saat ini, FPR menyatakan sikap: “Hentikan Perampasan Upah, Tanah dan Kerja sebagai tuntutan pokok rakyat Indonesia. FPR, berdasarkan pandangan, pendirian dan sikapnya menuntut kepada rejim SBY-Boediono untuk :
1. Menghentikan PHK dalam bentuk apapun, penuhi upah layak dan hapuskan sistem kerja kontrak serta outsourcing bagi buruh.
2. Hentikan perampasan tanah, sediakan sarana produksi murah dan tingkatkan harga hasil pertanian serta jalankan reforma agraria sejati bagi kaum tani.
3. Hapus biaya penempatan yang tinggi/overcharging, Ratifikasi Konvesi PBB tahun 1990 (tentang Perlindungan BMI dan Keluarganya), Bubarkan Terminal Khusus TKI dan Cabut UU No.39/2004 tentang PPTKILN, bentuk Undang-Undang yang berpihak kepada Buruh Migran Indonesia.
4. Memberikan jaminan sekolah gratis, kuliah murah (turunkan SPP, hapus biaya masuk kuliah dan tingkatkan fasilitas), Cabut UU BHP, Realisasikan anggaran 20% APBN dan APBD untuk pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa.
5. Usut tuntas berbagai kasus korupsi dan perampokan uang rakyat.
6. Penuhi pelayanan dan fasilitas kesehatan reproduksi bagi perempun/keluarga miskin.
7. Buka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dan jamin kebebasan berekspresi dan berorganisasi bagi seluruh rakyat.
8. Menolak segala bentuk kerjasama yang timpang dengan negara-negara imperialis dan menuntut pemerintah Indonesia untuk keluar dari Perjanjian Perdagangan Bebas baik bilateral seperti JIEPA (dengan Jepang) dan Korea Selatan, regional (ASEAN dengan Australia-Selandia Baru, ASEAN dengan India, dan terakhir ASEAN dengan China/CAFTA).
Demikian siaran pers ini kami sampaikan, atas parhatiannya kami mengucapkan terima kasih.
Jakarta, 26 Januari 2010
FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR)
RUDI HB DAMAN
Koordinator
Sumber: FPR
Selasa, 15 Desember 2009
GERAKAN RAKYAT MENUNTUT UPAH, TANAH, KERJA DAN PENDIDIKAN
SBY-BOEDIONO REZIM PELANGGAR HAM DAN PERAMPOK UANG RAKYAT!
PENUHI HAK-HAK DASAR RAKYAT!
*Hentikan Perampasan Upah, Kerja, Tanah dan Pendidikan Rakyat*
*Tolak Komoditisasi BMI !!*
*Cabut UU 39 tahun 2004 !!*
*Segera Ratifikasi Konvensi PBB No. 1990 tentang Perlindungan Buruh Migran!!
Salam Demokrasi Sejati!!
Setiap tanggal 18 Desember rakyat di seluruh Dunia memperingati International Migran Day (Hari Migran Internasional) tak terkecuali kita di Indonesia. Apalagi peringatan Internation Migran Day saat ini sangat memiliki keistimewaan yaitu berada dalam situasi krisis ekonomi dan finansial global yang kian memburuk dan paling buruk sepanjang sejarah peradaban manusia, yang berdampak pada semakin hebatnya penindasan dan penghisapan, baik yang dilakukan di negeri-negeri penerima melalui politik kontrol perbatasan, xenophobia, dan eksploitasi kerja dengan upah murah, maupun di negeri-negeri pengirim melalui kebijakan pengiriman "satu-pintu"
Dan berbagai bentuk kebijakan yang penindasan serta menciptakan migrasi yang tidak aman bagi kaum migran, khususnya buruh migran dan pengungsi sebagai komponen migran terbesar di seluruh dunia, hal ini sangat di rasakan langsung oleh kalangan buruh Migrant/TKI, *dimana TKI di jadikan tumbal atas krisis global ini*.
PENUHI HAK-HAK DASAR RAKYAT!
*Hentikan Perampasan Upah, Kerja, Tanah dan Pendidikan Rakyat*
*Tolak Komoditisasi BMI !!*
*Cabut UU 39 tahun 2004 !!*
*Segera Ratifikasi Konvensi PBB No. 1990 tentang Perlindungan Buruh Migran!!
Salam Demokrasi Sejati!!
Setiap tanggal 18 Desember rakyat di seluruh Dunia memperingati International Migran Day (Hari Migran Internasional) tak terkecuali kita di Indonesia. Apalagi peringatan Internation Migran Day saat ini sangat memiliki keistimewaan yaitu berada dalam situasi krisis ekonomi dan finansial global yang kian memburuk dan paling buruk sepanjang sejarah peradaban manusia, yang berdampak pada semakin hebatnya penindasan dan penghisapan, baik yang dilakukan di negeri-negeri penerima melalui politik kontrol perbatasan, xenophobia, dan eksploitasi kerja dengan upah murah, maupun di negeri-negeri pengirim melalui kebijakan pengiriman "satu-pintu"
Dan berbagai bentuk kebijakan yang penindasan serta menciptakan migrasi yang tidak aman bagi kaum migran, khususnya buruh migran dan pengungsi sebagai komponen migran terbesar di seluruh dunia, hal ini sangat di rasakan langsung oleh kalangan buruh Migrant/TKI, *dimana TKI di jadikan tumbal atas krisis global ini*.
Etika Hedonis dalam Bingkai Kekuasaan
Dunia politik kekuasaan itu ibarat setangkai kembang bermadu, yang memikat banyak kumbang dan kupu-kupu. Begitu banyak orang dari berbagai profesi tergoda untuk menikmati manisnya madu kekuasaan yang terbalut dalam materi itu. Kita pun digugat tanya, mengapa semua itu bisa terjadi, dan mengapa di era modern ini orang tidak jera-jeranya mencari kepuasan hidup duniawi yang oleh Erich Fromm, dikatakan tidak akan pernah mencapai titik jenuh?
Pertanyaan tersebut menjadi mudah dijawab jika dikerling dari etika hedonis ala para filosof modern dan individualis seperti Albert Camus, JP Sartre, Heidegger, John Lock, John Stuart Mill, dan Nietzsche. Khususnya bagi Friederick Willhem Nietzsche, hidup adalah sumber kelezatan dan kenikmatan. Dan kekuasaan dengan harta melimpah, adalah puncak dari kenikmatan hidup. Karena itu, setiap orang di segala zaman berusaha untuk merenkuh kenikmatan yang terbungkus dalam kelambu kekuasaan. Itu terlihat dari buku The Birth of Tragedy di mana sang filosof eksitensialis dan individualis memaklumkan tentang, “Allah sudah mati dan nikmatilah hidup”. Suatu adagium tersohor yang membuat dirinya ditahbiskan menjadi seorang etikus hedonis.
Artinya, dari sisi hedonisme, tujuan dari hidup manusia adalah menggapai kesenangan dan kemikmatan badani. Suatu aliran filsafat yang mengagungkan kenikmatan hidup yang sebenarnya berangkat dari pemikiran filsafat sebelumnya. Lihat, misalnya filosof Aristippos dari Kyrene, seorang murid Socrates, yang menegaskan bahwa yang sungguh baik bagi manusia hanyalah kesenangan dan kenikmatan. Jika ia berhasil meraih kesenangan, ia tidak akan mencari sesuatu yang lain lagi. Ia hanya berambisi mencari kesenangan dan kenikmatan.
Dengan demikian, hedonisme adalah suatu aliran filsafat yang mengajarkan bahwa tujuan akhir hidup manusia adalah kenikmatan duniawi. Sehingga, bagi kaum hedonis, perbuatan yang baik adalah apa yang memuaskan rasa nikmat yang bersifat badani. Kemudian, corak filsafat Nietzsche pun diberi nama filsafat individualisme, vitalisme dan voluntarisme serta eksistensialisme yang saling berpengaruh dengan para filosof abad ke-20 seperti Jean Paul Sartre, Albert Camus, Jaspers, Heidegger, Loewith, Hartmann, Scheler, John Lock, John Stuar Mill.
Selain Aristippos, ada seorang filosof klasik lain yang pemikirannya perlu dimasukkan dalam kelompok etikus hedonis adalah Epikuros yang mengatakan bahwa manusia selalu dituntun untuk mencari kesenangan dan kenikmatan hidup. Tubuh manusia merupakan asas dan akar segala kesenangan, sehingga kesenangan badani adalah kesenangan yang paling hakiki.
Filsuf abad ke-20 yang dipengaruhi aliran filsafat hehonisme adalah filosof Inggris John Lock (1632-1704), yang pemikirannya seperti juga Nietzche, soal kenikmatan dalam materi dan kekuasaan. Lock berpendapat bahwa yang kita sebut baik adalah apa yang menyebabkan kesenangan, sebaliknya kita namakan jahat karena mendatangkan ketidaksenangan. Bahkan, dalam kehidupan modern, secara implisit hedonisme kian mencapai bentuknya dalam masyarakat yang sangat konsumeristis, yang memang di dalamnya hedonisme menggebu dalam pemenuhan daya kemampuan untuk meraih kenikmatan yang terkandung dalam materi, kekuasaan dan seks.
Semua kenikmatan yang dikejar manusia itu termaktub dalam hidup inderawi, intelektual, dan spiritual. Kenikmatan inderawi terpenuhi karena dorongan pancaindera terpenuhi. Kenikmatan intelektual terpenuhi tatkala kita memperoleh pemahaman baru. Sedangkan, kenikmatan spiritual atau religius tatkala sanggup menghayati dan mengamalkan nilai-nilai religius. Dan nilai kenikmatan religius inilah yang jauh melampaui kenikmatan-kenikmatan lain. Itu ditegaskan oleh penganut Utilitarianisme (1864) yang dikemas John Stuart Mill.
Menurut Mill, kesenangan itu ada bermacam-macam, tetapi yang paling menonjol adalah kesenangan atau kenikmatan jasmani dan rohani. Bagi manusia, kesenangan atau kenikmatan yang lebih luhur dan bermutu tinggi adalah kesenangan religius. Tetapi sayang dalam era konsumeristik – hedonistik, kenikmatan religius kerap terpinggirkan oleh kesenangan dan kenikmatan badani. Atau, kenikmatan religius terperangkap dalam kesenangan badani. Manusia yang disergap materialisme, konsumerisme tersungkur tidak berdaya dan terkubur dalam kenikmatan-kenikmatan yang bernilai rendah, bersifat temporal, artifisial, sesaat, dan selayang pandang, seperti kenikmatan dalam menumpukkan harta, kenikmatan dalam memburu kepuasan seks dan kenikmatan dalam meraih kekuasaan demi kemuliaan diri.
Manusia modern umumnya sudah begitu jauh jatuh terjerembab dalam kubur konsumerisme dan terlena dalam kenikmatan-kenikmatan semu, sehingga membuat dirinya mudah stress, putus asa, bahkan teralienasi dari kehidupannya, seperti pada penguasa atau orang-orang kaya yang kerap juga mengalami keterasingan diri. Mengapa? Karena kenikmatan telah dijadikan tujuan akhir. Perbuatan mereka dinilai baik dan berguna sejauh ia membawa rasa nikmat. Padahal, kenikmatan badani bukanlah tujuan akhir hidup ini. Tujuan akhir dari setiap aktivitas manusia adalah pencapaian kesejatian dirinya sebagai makhluk moral dan religius.
Kesejatian manusia yang paling mutlak ditemukan dalam pencapaian kenikmatan religius. Tetapi, itu sulit digapainya, sehingga membuatnya selalu merasa tidak puas dengan apa yang dimiliki, apa yang telah dia raih di dunia seperti materi dan kekuasaan. Materi dan kekuasaan lalu sangat diagungkan dan dijadikan sebagai sosok-sosok berhala baru, yang selalu dikejar tanpa rasa malu.
Ironisnya, kenikmatan dan kelezatan hidup dalam meraih kekuasaan ini sudah merasuk dalam benak dan hati setiap politisi, sehingga mereka selalu tidak puas untuk berjuang meraih dan mempertahankannya. Karena itu tidak heran juga jika lembaga parlemen, mahkamah agung, dan eksekutif telah berubah menjadi ground-breeding bagi praktek korupsi dan arena perebutan kepuasan kekuasaan termasuk penumpukkan harta..
Itu pula membenarkan adagium klasik filosof Thomas Hobbes, bahwa motif dasar hidup manusia adalah hasrat untuk menguasai, menikmati keinginan-keinginan dan menghindari kematian. Manusia sejak kelahirannya, secara alamiah, selalu memperebutkan segala sesuatu yang diinginkannya, dan jika dapat, mereka ingin agar seluruh dunia takut dan takluk tak berdaya di hadapannya.
Semua itu, kemudian seperti dilengkapi oleh sang etikus JJ Rousseau, bahwa hasrat manusia itu selalu untuk berkuasa, karena ia bersifat hedonistik, tidak bisa dijinakkan oleh kekuatan apa pun, termasuk politik dengan sistem apa pun. Politikus malah makin berjaya dalam meraih dan merengkuh kekuasaan yang nikmat serta keuntungan-keuntungan ekonomis dari monopoli sumber-sumber vital kehidupan kolektif. Dan naluri merengkuh kekuasaan itu tidak bisa dijinakkan oleh kekuatan apa pun karena ia memiliki pertalian dengan kepentingan dan hawa nafsu.
Oleh: Thomas Koten
Oleh: Thomas Koten
Langganan:
Postingan (Atom)
